Radio Teman Sejati

Radio Teman Sejati, Radio di Solok Selatan Sumatera Barat. Info, berita dan hiburan lokal.

Pemilu 2019

Caleg Tidak Boleh Pasang Baliho dan Spanduk !!

Caleg Tidak Boleh Pasang Baliho dan Spanduk !!

(dikutip dari Koran Harian Padang Ekspress (3/12))

Peraturan KPU No 23 tahun 2018 menyebutkan, pemasangan APK berupa spanduk dan baliho, dan umbul-umbul hanya boleh dibuat oleh tiga peserta pemilihan umum.

Tiga peserta pemilihan umum yakni partai politik, pasangan calon presiden, dan calon perseorangan DPD RI. Di samping itu, caleg boleh membuat alat peraga tapi bukan alat peraga kampanye dan tidak boleh memasukkan unsur-unsur partai politik. Seperti logo partai politik dan nomor urut caleg itu sendiri.

Tak hanya itu, caleg harus memperhatikan tentang lokasi pemasangan APK itu sendiri. Menurut pasal 73, tim kampanye dan peserta pemilu tidak boleh memasang alat peraga kampanye di luar lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten kota dan provinsi.

Ketua Bawaslu Solok Selatan, M.Ansyar menyebutkan, di Solsel hampir setiap caleg yang melanggar.

“Dan kita siap menindak dalam waktu dekat ini. Kami tidak akan tebang pilih. Sebab, kami sudah ada komitmen dengan parpol terkait aturan baliho dan spanduk caleg,” ujar M Ansyar kepada Padang Ekspres, akhir pekan lalu.

Baliho dan spanduk sudah merajalela, umumnya melanggar aturan Pemilu 2019.

Mau tidak mau, suka tidak suka, Bawaslu akan menindak tegas, dan akan menurunkan APK tersebut. Baik APK caleg kabupaten, provinsi dan pusat.

Termasuk caleg DPD, juga sudah banyak mengisi tiap sisi daerah hingga ke pohon-pohon. Bawaslu sudah melakukan pencegahan terkait pemasangan APK dengan mengundang partai politik (Parpol) rapat koordinasi (Rakor) dan telah dua kali dilakukan dengan pembahasan yang sama. Yakni APK 10 spanduk dan 5 baliho.

“Mau tidak mau, suka tidak suka. Tetap akan kami turunkan sesuai tugas Bawaslu dalam pencegahan sekaligus sebagai eksekutor APK yang melanggar aturan pemilu 2019. Dalam waktu dekat ini, kita eksekusi,” ucapnya.

Sebab, baliho dan spanduk yang diperbolehkan adalah yang dijatah oleh KPU setempat. Boleh, parpol buat tambahan APK, tapi harus melaporkan ke KPU, namun unsur ini belum ada. Kondisi APK sudah menjamur di setiap sudut daerah dan di sepanjang jalan hingga ke pohon-pohon.

Tags: