Inflasi Solok Selatan Terkendali, Berikut Upaya yang di lakukan Pemkab Solsel

Solok Selatan, Radio Teman Sejati – Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring bersama dengan Forkopimda Solok Selatan dengan pemerintah pusat, Senin (30/1/2023). Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menyampaikan Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang mengalami inflasi terkendali.

menurutnya, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar kondisi tersebut stabil dan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

“Kita di daerah harus mengecek apakah terjadi inflasi. Untuk Sumatera Barat, khususnya Solok Selatan dalam posisi terkendali, tidak terjadi inflasi yang tinggi,” kata Yulian dalam keterangannya.

Rakor pengendalian inflasi daerah Forkopimda Solok Selatan dengan Pemerintah Pusat Via Daring, Senin 30 Januari 2023. (dok)

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan perlunya mewaspadai masalah inflasi karena adanya berbagai disrupsi yang terpengaruh supply dan demand saat ini yang masih belum stabil.

“Perlu diwaspadai masalah inflasi karena banyak masalah dari pola supply-demand berubah pascapandemi yang masih belum selesai, disrupsi geopolitik terutama perang dan ketegangan antarbeberapa negara mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply, banyak negara terdampak inflasi. Isu penting, menyangkut harga barang dan jasa. Tugas untuk melindungi rakyat agar keterjangkauan dan ketersediaan barang dan jasa,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama BPS menyampaikan bahwa indikator penggerak inflasi di dalam negeri saat ini adalah kebutuhan pangan. Lima bahan pangan yang paling berdampak pada pergerakan inflasi adalah beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah keriting, dan bawang merah.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai upaya untuk menekan inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni:

  • Pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog
  • Mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing
  • Mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM) dengan menggunakan APBN/APBD
  • Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah

Upaya-upaya ini dinilai bisa menjadi opsi bagi pemerintah daerah untuk memastikan kondisi harga barang dan jasa di wilayahnya masing-masing bisa terjaga.

Komentar Sahabat

Close
%d blogger menyukai ini: